MEDAN, Sejumlah kebutuhan pembangunan Kota Medan menjadi sorotan dalam pembahasan Perubahan APBD (P-APBD) Tahun Anggaran 2026. Dalam sidang paripurna DPRD Medan, Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas memaparkan arah penggunaan anggaran perubahan yang mencakup penanganan banjir, pendidikan, infrastruktur hingga pembangunan kawasan Medan Bagian Utara.
Pemaparan tersebut disampaikan Rico saat memberikan tanggapan kepala daerah atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Medan terhadap Ranperda P-APBD 2026, Senin (21/9/2026). Agenda tersebut merupakan bagian dari rangkaian pembahasan P-APBD sebelum memasuki tahapan selanjutnya. Agenda paripurna tersebut juga tercatat dalam jadwal resmi DPRD Kota Medan.
Sidang dipimpin Ketua DPRD Kota Medan Wong Chun Sen dan dihadiri Wakil Wali Kota Medan H Zakiyuddin Harahap, para wakil ketua serta anggota DPRD, Pj Sekda Erfin Fahrurrazi dan jajaran pimpinan perangkat daerah.
Dalam kesempatan itu, Rico menjawab berbagai perhatian fraksi, termasuk mengenai pendapatan asli daerah (PAD), tambahan Dana Bagi Hasil (DBH), penanganan banjir, pendidikan, infrastruktur, pengendalian harga pangan, serta arah pembangunan Medan Bagian Utara.
Target PAD Disesuaikan
Menanggapi sorotan Fraksi PDI Perjuangan terkait penurunan target PAD dalam P-APBD 2026, Rico menjelaskan bahwa penyesuaian dilakukan dengan mempertimbangkan perubahan asumsi, kondisi ekonomi makro dan proyeksi penerimaan sampai akhir tahun anggaran.
Menurut dia, optimalisasi PAD juga masih berhadapan dengan persoalan kesadaran dan kepatuhan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.
Untuk meningkatkan penerimaan, Pemko Medan menyiapkan sejumlah langkah, antara lain memperkuat digitalisasi pengelolaan pajak, memperluas pembayaran non-tunai, mengintegrasikan data transaksi serta meningkatkan pemantauan penerimaan dengan dukungan teknologi.
Di sisi lain, Pemko Medan menyebut memperoleh tambahan Transfer Keuangan Daerah lebih dari Rp565 miliar berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2026 mengenai penyesuaian rincian alokasi dan penyaluran DBH, DAU dan Dana Otonomi Khusus Tahun Anggaran 2026 serta penyaluran kurang bayar DBH sampai 2024.
Penanganan Banjir Tidak Parsial
Persoalan banjir menjadi salah satu bagian penting yang dijelaskan Rico dalam sidang tersebut.
Ia menyatakan penanganan genangan tidak dapat hanya berfokus pada satu lokasi. Pemko Medan melakukan pemetaan titik genangan untuk menentukan kawasan yang membutuhkan penanganan prioritas.
Menurut Rico, sistem drainase perlu dilihat sebagai satu kesatuan, mulai dari bagian hulu hingga hilir dan outlet yang bermuara ke sungai.
“Penanganan saluran drainase harus secara kawasan, bukan parsial—satu kesatuan sistem dari hulu hingga hilir atau outlet pembuangan sungai,” kata Rico.
Pemko Medan juga menghadapi persoalan pembagian kewenangan dalam penanganan banjir. Karena itu, koordinasi dilakukan bersama BBWS Sumatera II, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, instansi vertikal serta pemerintah daerah yang wilayahnya berbatasan dengan Kota Medan.
Anggaran Pendidikan Menyasar Sekolah Terdampak
Pada sektor pendidikan, tambahan anggaran diarahkan antara lain untuk kebutuhan sekolah yang terdampak bencana banjir.
Kebutuhan tersebut meliputi pakaian seragam dan perlengkapan sekolah, perbaikan ruang kelas, pengadaan mebel, peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik serta pemeliharaan bangunan cagar budaya.
Untuk rencana bantuan tebus ijazah bagi siswa SMA, Pemko Medan masih melakukan kajian terhadap Peraturan Wali Kota agar pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Sementara untuk sekitar 500 siswa putus sekolah, Dinas Pendidikan telah mengalokasikan penanganan melalui jalur pendidikan nonformal, yakni program Setara Paket A, Paket B dan Paket C.
Rico juga menyampaikan bahwa regrouping sekolah telah berjalan. Sebanyak 86 sekolah dasar telah diregrouping sehingga jumlah SD Negeri di Kota Medan menjadi 295 sekolah, dari sebelumnya 381 sekolah.
Selain pendidikan, Pemko Medan juga tengah menjalankan rehabilitasi Puskesmas dan Pustu serta memperbaiki 35 sekolah SD dan SMP Negeri.
Medan Utara Masuk Arah Pembangunan
Perhatian lain datang dari Fraksi PKS mengenai komitmen alokasi belanja pembangunan sebesar 35 persen untuk Medan Bagian Utara.
Rico menjelaskan, sejumlah program telah diarahkan untuk kawasan tersebut. Melalui Dinas SDABMBK, pembangunan mencakup pengelolaan dan pengembangan sistem drainase serta penyelenggaraan jalan.
Sementara dari sektor perumahan dan permukiman, program yang disiapkan mencakup pengembangan sistem air minum, sistem air limbah, penataan kawasan permukiman dan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).
Pada sisi infrastruktur secara umum, tambahan anggaran Dinas Perumahan, Permukiman, Cipta Karya dan Tata Ruang diarahkan untuk program prioritas. Sedangkan Dinas SDABMBK akan mengoptimalkan penanganan jalan, drainase, jembatan dan kebutuhan infrastruktur lainnya.
Pemko Tetapkan Target Makro Pembangunan
Rico juga memaparkan sejumlah indikator makro yang menjadi target pembangunan Kota Medan dengan mengacu pada RPJMD 2025–2029 dan RKPD Perubahan 2026.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada pada kisaran 5,2 hingga 5,7 persen, sedangkan IPM ditargetkan mencapai 83,02 hingga 83,34 poin.
Tingkat kemiskinan ditargetkan berada pada kisaran 7 hingga 7,5 persen, sementara Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) ditargetkan sebesar 7,85 persen.
Untuk ketimpangan, Rasio Gini ditargetkan berada di rentang 0,359 hingga 0,369, sedangkan inflasi ditargetkan berada pada kisaran 2 hingga 3,4 persen.
Rico menekankan bahwa tambahan anggaran tidak hanya berkaitan dengan besarnya realisasi belanja. Pemerintah kota juga akan melakukan monitoring dan evaluasi agar penggunaan anggaran menghasilkan keluaran serta manfaat yang dapat diukur.
“Setiap perubahan dan tambahan anggaran harus didasarkan pada alasan yang jelas, target terukur, serta memberikan manfaat nyata,” tegas Rico Waas.
Pemko Medan juga melanjutkan penerapan Medan Satu Data. Tata kelola tersebut mengacu pada Perpres Nomor 39 Tahun 2019 dan Perwal Nomor 31 Tahun 2021, dengan penerapan standar data, metadata baku, daftar data prioritas serta portal data yang terintegrasi.
Dengan arah tersebut, pembahasan P-APBD 2026 tidak hanya berkaitan dengan perubahan angka anggaran, tetapi juga penentuan prioritas program yang akan dijalankan pemerintah kota pada sisa tahun anggaran.
Posting Komentar untuk "P-APBD Medan 2026 Mulai Diarahkan untuk Atasi Banjir dan Percepat Pembangunan"