Medan | kompas7.id || Anggota DPRD Medan, Rudiawan Sitorus menyebutkan banyak di antara warga kota Medan mengaku tidak sanggup lagi membayar BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan) secara mandiri. Kemudian banyak warga tidak lagi memiliki fasilitas BPJS Kesehatan akibat di PHK oleh perusahaan tempat mereka bekerja. Persoalan ini dikatakanya adalah efek dari pandemi Covid-19 dan persoalan ini harus ditangani.
"Permasalahan ini kami temukan dalam reses dan sosialisasi peraturan daerah di beberapa kawasan di Dapil I Kota Medan yang meliputi Medan Barat, Helvetia, Petisan dan Medan Baru, warga menyampaikan sudah tidak mampu membayar iuran BPJS secara mandiri karena masalah perekonomian," jelas Rudiawan kepada wartawan di Medan, Rabu (20/10).
Anggota Komisi III DPRD Medan ini juga menyampaikan, selain permasalahan tidak sanggup lagi membayar iuran BPJS Mandiri, katanya, warga juga banyak yang tidak lagi terdaftar kepesertaan di BPJS Kesehatan karena sudah kehilangan pekerjaan. "Kemudian adalagi warga yang menyampaikan tidak lagi memiliki fasilitas BPJS Kesehatan karena sudah tidak lagi bekerja, sebelumnya mereka mendapat fasilitas BPJS sekeluarga dari perusahaan," ungkapnya.
Tak hanya itu, politisi PKS ini juga mengungkapkan banyaknya waraga harus menguras uang hingga ratusan ribu setiap bulannya untuk membayat BPJS. "Ada satu keluarga harus membayar lima orang, paling sedikit tiga orang. Karena kehilangan pendapatan dan pekerjaan mereka terpaksa tidak lagi membayar BPJS Kesehatan," ungkapnya. Dari informasi yang disampaikan warga, ia jelaskan, sejak dua tahun mereka sudah ada yang tidak membayar BPJS. "Mereka ada yang sudah tidak membayar BPJS sejak setahun lalu, ada yang baru beberapa bulan dan bahkan ada yang sudah dua tahun tidak lagi membayar BPJS Kesehatan," ungkapnya.
Oleh karena itu, ia juga sampaikan bahwa pendataan harus jelas untuk dalam menyelesaikan persoalan ini ke depan. Sebab, Pemerintah Kota (Pemko) Medan memiliki program BPJS Kesehatan gratis yang anggarannya ditanggung APBD. Namun anggaran yang ada tidaklah cukup, jika Pemko Medan tidak memiliki data yang baik dan jelas. "Kita mengapresiasi program jaminan kesehatan gratis Pemko Medan yang sudah digulirkan sejak lama, kemudian dengan adanya penambahan di tahun-tahun ke depan. Hanya saja, program tersebut harus didukung dengan pendataan yang jelas,"ucapnya.
Lelaki yang juga menjabat Sekretaris DPD PKS Kota Medan ini mengatakan, dalam menyikapi persoalan ini Pemerintah Kota Medan diharapkan melakukan pendataan yang valid di masyarakat. "Ini harus menjadi catatan bagi Pemko Medan, pendataan masyarakat harus benar-benar dilakukan sehingga hasilnya bisa mendukung pencapaian program yang tepat sasaran," jelasnya. Begitu juga dalam persoalan warga yang tidak lagi mampu membayat iuran BPJS, dia mengharapkan Pemko Medan dan DPRD Medan bisa bersama-sama mencari solusi. "Kita akan mencari informasi dan mendalaminya dalam upaya menciptakan jalan keluar yang baik nantinya untuk menyelesaikan persoalan ditengah-tengah warga," pungkasnya. (gandhi)
0 التعليقات:
Posting Komentar