Theme Layout

Theme Translation

Trending Posts Display

Home Layout Display

Posts Title Display

404

We Are Sorry, Page Not Found

Home Page



Medan||Kompas7.id|| Komisi III DPRD Kota Medan, Mulia Syahputra Nasution, meminta Pemerintah Kota Medan dapat mencontoh kebijakan Pemerintah DKI Jakarta, yakni menggratiskan PBB untuk rumah dengan nilai jual objek pajak (NJOP) tertentu.

“Kebijakan yang di lakukan DKI Jakarta dalam penggratisan PBB sudah sangat tepat, sangat pro rakyat kecil. Pemkot Medan kiranya bisa menerapkan hal yang sama, walaupun dengan ketentuan berbeda,” ucap Mulia kepada wartawan di Medan, Minggu (12/6/2022).

Menurut politisi Partai Gerindra itu, Pemkot Medan dapat menerapkan kebijakan tersebut dengan mulai menyusun regulasi tentang kriteria tanah atau rumah yang layak mendapatkan penggratisan PBB.

“Misalnya, NJOP-nya di bawah Rp1 miliar atau khusus bagi masyarakat kelas bawah berdasarkan kriteria tertentu. Pemkot Medan bisa menerapkan sendiri kriterianya,” ujarnya.

Mulia memastikan, dorongan untuk mencontoh kebijakan yang di terapkan Pemerintah DKI Jakarta bukanlah bentuk tidak mendukung Pemkot Medan dalam meningkatkan PAD. Sebaliknya, Komisi III DPRD Kota Medan justru sangat mendukung dan mendorong Pemkot Medan dalam meningkatkan PAD.

“Penggratisan PBB ini kita minta hanya diberikan kepada warga tidak mampu, sedangkan untuk warga mampu tetap berlaku. Selain itu, masih banyak potensi PAD yang belum digali secara maksimal. Pemkot Medan melalui OPD terkai bisa memaksimalkan potensi-potensi itu,” pungkasnya.

Di ketahui, Pemerintah DKI Jakarta melalui Peraturan Gubernur Nomor 23 Tahun 2022 menggratiskan pajak bumi dan bangunan (PBB) untuk rumah dengan NJOP kurang dari Rp2 miliar.

Untuk rumah dengan NJOP lebih dari Rp2 miliar, diberi diskon PBB 10 persen bagi rumah tinggal dan 15 persen selain rumah tinggal. Selain itu, ia memberi faktor pengurangan pajak 60 meter persegi untuk bumi dan 36 meter persegi untuk bangunan.

Selain itu, juga memberikan keringanan angsuran pokok pajak dan penghapusan sanksi administrasi untuk wajib pajak dengan ketetapan PBB di atas Rp100 juta. (K7 Nell)

Leave A Reply