 |
Menyikapi hal itu, anggota DPRD Medan dari PDIP Agus Setiawan, mendesak Pemko Medan mengambil langkah cepat sehingga kondisi ini tak kian berlarut-larut dan menciptakan suasana ketidaknyamanan di tengah-tengah masyarakat.
"Saya minta, kita (Pemko Medan-Dishub Medan) duduk bersama merevisi aturan perparkiran di Kota Medan. Karena banyak menimbulkan persoalan di lapangan. Saya juga meminta retribusi parkir diturunkan, mengingat kondisi ekonomi 2025 saat ini menuju jurang resesi," ungkapnya dikutip Minggu (27/4/2025).
Lebih lanjut Agus Setiawan menjelaskan, permintaan mengubah aturan dan penurunan retribusi parkir tepi jalan ini bukan tanpa dasar. Efek perang dagang Amerika dan China berimbas terhadap kenaikan sejumlah barang yang ada di Indonesia, sehingga memicu kenaikan harga barang dan jasa lainnya.
"Kasihan ojek online, mereka adalah bagian dari masyarakat pengguna jalan yang pra sejahtera. Kalau gak ada lagi yang mau menggunakan jasa mereka, bagaimana mereka bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari rumah tangganya? Atau bisa juga biaya pendidikan anak mereka terganggu yang berimbas ke masa depan," ujarnya.
Agus Setiawan menambahkan, fakta di lapangan memperlihatkan masih banyaknya Jukir liar bebas mengutip retribusi dari masyarakat. Sehingga dirinya menilai, ada kesan pembiaran yang dipertontonkan Pemko Medan dan aparat penegak hukum kita.
"Gak dikasih, ribut. Maki-makian dan ancam mengancam yang masyarakat dapatkan. Karena itu lah saya berharap Pemko Medan melalui Dinas Perhubungan dan kita (DPRD Medan, red) duduk bersama membahas perubahan dan tarif retribusi parkir tepi jalan ini. Tertibkan Jukir liar, semoga Pemko Medan segera menerbitkan peraturan baru," pungkasnya.
[k7 nell]
0 التعليقات:
Posting Komentar