Medan || Bah! Gawat! even GEMES 2026 yang diselenggarakan oleh Dinas Pariwisata Kota Medan, tuai kontroversial, ajang sekelas internasional dengan mengundang beberapa negara diantaranya, Malaysia, Singapura, Thailand, Filipina, Korea Selatan dan Tiongkok, minim promosi dan inovasi serta fasilitas penunjang toilet tidak sesuai dengan pengunjung yang hadir.
Panitia penyelenggara atau even organisasi (EO) GEMES 2026 hanya menyediakan fasilitas penunjang toilet portabel (kamar kecil) beberapa saja, bahkan beberapa toilet portabel lainnya disinyalir tidak memiliki pengunci pintu yang berfungsi sehingga mengurangi kenyamanan masyarakat dan peserta kegiatan.
"Kalau di sini cuma dua itu saja toilet untuk umum. Begitulah kondisinya. Kalau yang dekat stadion ada juga, tapi khusus VIP," ujar petugas Satpol PP di lokasi, kepada wartawan Minggu 28 Juni 2026.
GEMES 2026 dibuka oleh Wali Kota Medan dengan petikan gambus melayu, Sabtu malam 27 Juni 2026 dan berakhir 30 Juni 2026, di Lapangan Merdeka, Jalan Balai Kota, Kesawan, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan, Sumatera Utara.
Gelar Melayu Serumpun (GEMES) IX Tahun 2026 ini adalah sebuah agenda budaya yang diselenggarakan setiap tahun oleh Dinas Pariwisata Kota Medan, tahun ini GEMES menghabiskan anggaran sekitar Rp2,5 miliar, hanya untuk even selama empat hari saja, namun dengan pagu anggaran sebesar itu dapat dilihat saat even dikucurkan, dinilai belum menunjukkan pembaharuan yang signifikan dan masih mengulang konsep penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.
Sejumlah pengunjung menilai GEMES yang digagas sebagai etalase budaya Melayu justru kehilangan daya tarik, karena tidak menawarkan inovasi yang mampu menarik minat masyarakat, khususnya generasi muda, serta untuk promosi even GEMES 2026, nyaris tidak ada.
Kemasan acara dinilai masih didominasi seremoni protokoler dengan pola pengulangan sama setiap tahun. Padahal, dengan dukungan anggaran miliaran rupiah, publik berharap Pemerintah Kota Medan melalui Dinas Pariwisata mampu menghadirkan konsep baru yang lebih kreatif, melibatkan teknologi, memperluas ruang partisipasi masyarakat, hingga memberikan dampak ekonomi yang lebih besar bagi pelaku seni dan UMKM.
"Setiap tahun rasanya hampir sama. Tidak ada sesuatu yang benar-benar baru sehingga orang penasaran untuk datang lagi," ungkap pengunjung yang ditemui di Lapangan Merdeka Medan.
Selain konsep yang stagnan, kritik juga mengarah pada minimnya keterlibatan komunitas dan tokoh Melayu lokal di panggung utama. Pengunjung menilai seharusnya menjadi aktor utama dalam kegiatan yang mengusung identitas budaya Melayu, bukan sekadar pelengkap dalam rangkaian seremoni.
Setelah ditelusuri dari Inaproc laman Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Pemko Medan tercatat even ini masuk anggaran Dinas Pariwisata Medan melalui tender. Namun dalam proses tender agak aneh karena dari 17 peserta tender hanya satu perusahaan saja yang mengajukan penawaran harga yang selanjutnya ditetapkan menjadi pemenang tender dengan pagu anggaran sebesar Rp2,5 miliar dimenangkan oleh PT Global Gemilang, HPS sebesar Rp2.499.963.090, penawaran dan terkoreksi Rp2.424.795.000 serta negoisasi Rp2.411.096.500, dengan kode tender 10136337000 dan kode rencana umum pengadaan (RUP) 64538487.
Dari besarnya anggaran tersebut menjadi perhatian karena penyelenggara GEMES tahun 2025 sebelumnya telah dilaporkan ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atas dugaan tindak pidana korupsi. Hingga kini, belum ada informasi resmi kepada publik mengenai perkembangan penanganan laporan tersebut.
Praktisi hukum, Alansyah Putra Pulungan, SH, mendesak Kejati Sumut segera menyampaikan perkembangan penyelidikan agar tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat.
"Patut diduga dan dicurigai ada sesuatu yang janggal dalam penanganan dugaan korupsi penyelenggaraan GEMES tahun lalu (2025). Sampai sekarang belum ada hasil pemeriksaan yang disampaikan kepada publik, sementara kegiatan yang sama kembali dianggarkan dan digelar," ujarnya, Senin (29/6/2026).
Ia juga meminta Kejati Sumut membentuk tim khusus untuk mengusut dugaan penyimpangan penggunaan anggaran tersebut secara menyeluruh.
"Kejati Sumut harus tegas menyikapi dugaan korupsi ini. Jangan sampai muncul kesan ada pembiaran atau permainan dalam penanganan perkara," tegasnya.
Diketahui, penyelenggaraan GEMES 2025 dikerjakan oleh PT Cakrawala Indo Semesta dengan nilai kontrak sekitar Rp2,5 miliar. Dugaan markup harga dalam pelaksanaan kegiatan itu menjadi dasar laporan yang telah disampaikan ke Kejati Sumut.
Berbagai kritik tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Pemko Medan. Dengan anggaran yang tidak sedikit, masyarakat menilai GEMES seharusnya tidak hanya menjadi agenda rutin tahunan, tetapi mampu bertransformasi menjadi festival budaya yang inovatif, memperkuat identitas Melayu, melibatkan lebih banyak pelaku budaya lokal, serta memberikan manfaat nyata bagi perekonomian dan pariwisata Kota Medan.
[k7.id redaksi]
0 التعليقات:
Posting Komentar