deskripsi gambar

Hindari Kebocoran PAD, DPRD Bangunan Harus Miliki SIMB


Medan  ||   kompas7.id   || 

Untuk menghidari kebocoran PAD. DPRD Medan minta Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemko Medan agar melakukan  penyegelan terhadap bangunan yang telah ditertibkan/dibongkar. 

Hal itu disampaikan Haris Kelana Damanik ST (foto) kepada wartawan usai memimpin Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan sejumlah OPD Pemko Medan, diruang komisi IV gedung dewan, Senin (21/11/2022). Diketahui, banyak bangunan di Medan berdiri kembali kendati sudah dibongkar namun belum mengurus Surat Izin Mendirikan Bangunan (SIMB). Guna menghindari kebocoran PAD, dewan minta OPD pastikan bangunan memiliki izin.

"Kuat dugaan, bangunan yang dibongkar lalu pemiliknya berani mendirikan bangunan kembali kendati belum mengurus izin dikarenakan ada oknum yang membekingnya. Untuk itu harus dilakukan pengawasan," ujar Haris Kelana Damanik yang juga Wakil Ketua Fraksi Gerindra DPRD Medan itu.

Seperti dalam RDP terkait bangunan di Komplek Bayangkari I Jl Bhayangkara Kelurahan Indra Kasih, Kecamatan Medan Tembung. Disebut, pembangunan  berlangsung terus kendati sudah diketok. Pada hal belum ada pengurusan izin.

Terkait hal itu kata Haris, jika benar pembangunan berlangsung kendati belum revisi izin sudah termasuk tindakan melanggar hukum. "Kita sangat menyayangkan tindakan pemilik karena melawan hukum," tandas Haris.

Dan sangat disesalkan lagi kata Haris, pemilik bangunan bermasalah tidak berkenan hadir ketika dipanggil ke DPRD Medan guna RDP. "Inikan jelas pelecehan, kita mau dengar apa keluhan pemilik sehingga terkendala tidak mau mengurus izin. Tentu supaya kita memberi solusi," imbuh Haris.

(k7 nell)

Share on Google Plus

About JurnalisTeamSergapIndonesia

This is a short description in the author block about the author. You edit it by entering text in the "Biographical Info" field in the user admin panel.

0 التعليقات:

Posting Komentar